PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI INDONESIA

1.       Bidang politik dalam negeri

Dekrit presiden 5 juli 1959, memiliki dampak yang sangat luas, diantaranya adalah :

o      Pembubaran kabinet djuanda ( 9 juli 1959 ) dan menggatinya dengan kabinet kerja.  Sistem demokrasi liberal berakhir dan digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin.   Jabatan presiden soekarno rangkap, yaitu sebagai sebegai Kepala Negara dan Perdana Mentri.

Situasi dan kondisi pada masa Demokrasi Terpimpin

a.      Tindakan presiden soekarno sebagai kepala negara selama demokrasi terpimpin, antara lain mengelurkan beberapa penetapan presiden ( per-pres ) tentang :

b.      Upaya tersebut diatas berati presiden telah membawa bangsa ini menganut sistem demokrasi baru, yaitu demokrasi terpimpin dengan tujuan menggiring agar kekuatan politik terpusat pada presiden soekarno seorang diri, dengan tni dan pki berda disampingnya. Akibatnya segala apa yang diucapkan/dipidatokan oleh soekarno harusdiwujudkan.

c.     Terjadi protes dan reaksi dari partai-partai politik , seperti:NU, PNI, Musyumi dan PRI terhadap:

·         Perkembangan politik yang taerpusat pada presiden soekarno

·         Pembubaran Dewan perwakilan rakyat (DPR ) hasi pemilu 1959, dan pembentukan Dewan Perwakilan rakyat ( DPR ) yang baru, yang diberi nama Dewan perwakilan rakyat Gotong Royong ( DPRGR )

·         Kabinet NASAKOM ( nasional-agama-komunis )

·         Kedekatan presiden soekarno dengan PKI

Situasi dan kondisi tersebut diatas membuktikan kepada  kita bahwa, dekrit presiden yang pada intinya ingin mengembalikan bangsa indonesia kepada undang-undang dasar 1945 ternyata diselewengkan menjadi sistem otokrasi yang didominasi oleh Pki. Golongan-golongan yang gigih mendukung dekrit termaksuk TNI-AD justru menjadi bulan-bulanan demokrasi terpimpin akhirnya malah menjadi korban G-30 S/PKI.

2.       Bidang politik luar negeri

•      Hubungan indonesia dengan negara-negara eropa barat dan AS menjadi renggang karena mereka menukung belanda dalam masalah irian barat.
•         Pada masa demikrasi terpimpin pemerintahan melksanakan konfortasi dengan malaysia. Dalam  konfrontasi dengan malaisia presiden soekarno mengucapkan “DWI KOMANDO RAKYAT “ (DWIKORA)

 Tanggal 3 mei 1964 yang isinya :

a.       Perhebat petahan Revolusi Indonesia

b.      Bantuan perjuangan rakyat kalimantan utara ( Sabah-Serawak ) untuk membebaskan diri dari Nokolium Malaysia

c.       Indonesia keluar dari PBB

Pada tanggal 7 januari 1965 presiden soekarno “Mengomandakan” Indonesia  keluar dari PBB. Hal ini dilakukan sebagai reaksi atas terpilihnya Malaysia sebagai Dewan keamanan tidak tetap di PBB. Politik Konfrontasi dan keluarnya Indonesia dari PBB telah mengisolasi Indonesia dari pergaulan masyarakan Internasional, akibatnya peristiwa itu lebih mendekatkan Indonesia-Peking.