MASA ORDE BARU DI INDONESIA (1966-1998)

Orde baru adalah masa atau orde koreksi terhadap kesalahan dan penyimpangan yang terjadi pada masa lalu/orde lama terhadap pancasila dan UUD 45.  Orde Baru muncul setelah adanya Supersemar yang diberikan oleh

Presiden Sukarno kepada Letjen Suharto yang pada waktu itu menjabat sebagai Pangkostrad. Rezim Orde Baru memerintah Indonesia setelah munculnya Supersemar tanggal 11 Maret 1966 dan berakhir pada waktu pengunduran Presiden Suharto pada 21 Mei 1998.

 Dengan demikian orde baru dituntut untuk:

1.     Dapat mengembalikan kewibawaan Negara RI sebagai Negara hukum dengan cara melaksanakan pancasila dan   UUD 45secara murni dan konsekwensi.
2.        Menjamin hak-hak manusia dalam menciptakan dan menegakkan hukum.
3.         Memperkuat pelaksanaan sistem konstitusional.
4. .        Menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat sebagai syarat untuk muwujudkan stabilitas politik, melaksanakan pembangunan 5 th (Pelita) pertama sebagai usaha untuk memberikan isi kepada kemerdekaan.
5. .        Tetap waspada sekaligus memberantas sisa-sisa kekuatan laten PKI.  

Untuk memenuhi tuntutan tersebut diatas pemerintah orde baru melakukan perbaikan disegala bidang kehidupan, dengan berpegang teguh pada landasan perjuangan orde baru yaitu:

1. ·          Landasan idiil : pancasila
2. ·          Landasan Konstitusionil: UUD 45
3. ·          Landasan Operasional: Ketetapan MPRS/MPR

Usaha perbaikan yang dilakukan ole orde baru, adalah sebagai berikut:

1.         Kembali ke politik terus dilakukan pada masa orde baru (politik dalam negeri maupun luar negeri.
2. .       Minciptakan stabilitas ekonomi dengan tujuan memperbaiki kehidupan rakyat serta menjamin dilaksanakannya demokrasi ekonomi untuk menuju masyarakat adil dan makmur.
3. .        Melakukan pembangunan nasional yang bertujuan: mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Untuk memberi kejelasan arah guna mencapai tujuan pembamgunan nasional, maka MPR menetapkan GBHN. Pembangunan nasional Indonesia diselenggarakan secara bertahap dalam jangka panjang 25 th, dengan jangka 5 tahun secara berkesinambungan.

Ø  Menguatnya Peran Negara dan Kondisi Masyarakat pada Masa Orde Baru

Wawasan yang dipakai oleh Bangsa dan Negara Indonesia adalah wawasan nusantara,sebagai kesatuan yang bulat dan utuh dan tidak dapat dipisahkan-pisahkan,dalam wawasan Nusantara terkandung pengertian bahwa kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan dalam bidang politik,social,budaya,ekonomi,dan pertahanan keamanan.Syarat lain pelaksanaan pembangunan adalah ketahanan nasional, yaitu kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Pembangunan yang dilaksanakan ole horde baru mencakup berbagai bidang,antara lain pertanian, industri, sarana prasarana, pendidikan, perhubungan dan lain-lain. Segala jerih payah pembangunan yang dilaksanakan orde baru ,mulai terlihat hasilnya dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung ketika memasuki pelita ke III (1979-1984) yang ditandai dengan:

a)      Stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar US

b)      Inflasi yang terus menerus mengalami perbaikan

c)       Keberanian pemerintah untuk menapaki bidang industri  yang lebih tinggi seperti, mendirikan industri pesawat terbang nusantara (IPTN/sekarang PT Dirgantara Indonesia di Bandung).

Ø  Dampak  Menguatnya Peran Negara pada Masyarakat

Dengan menguatnya peran Negara pada masyarakat, muncul riak-riak politik yang menyoroti peran Negara, juga karena ditengarai adanya kesalahan dan penyimpangan dari orde baru terhadap janji dan tekad semula, yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD  1945 secara murni dan konsekwen. Riak-riak politik tersebut antara lain meliputi:

1. Pada dasawarsa 70an masyarakat menemukan kasus korupsi dalam tubuh pertamina yang melibatkan Direktur Utamanya yaitu Dr. Ibnu Sutowo
2. Adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Bandung, menuntut Soeharto mundur, yang disusul Petisi Dipo Alam (UI Jakarta), yang mencalonkan Ali sadikin, mantan gubernur DKI Jakarta untuk menjadi presiden RI ke3
3. Tahun 1978 berdiri Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (LKB) di Jakarta yang kemudian terkenal dengan Petisi 50, yang digagas oleh angkatan 28, 45, dan 66 seperti Bung Hatta (Proklamator), A.H. Nasution (mantan KSAD dan ketua MPRS). Moh Natsir (mantan Perdana Menteri), Mokoginata, Ali Sadikin, A.M Fatwa dll.
4. Pada tahun 1984, dibentuk Forum Demokrasi (Fordem), yang diketuai oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
5. Sepanjang dasa warsa 80an telah terjadi beberapa kerusuhan social yang cukup menggemparkan, seperti pweristiwa tanjung Priok (1984), Kasus Haur koneng, Majalengka (1987), Kasus-kasus tersebut merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat kecil kepada peran Negara yang terlalu kuat.
6. Memasuki dasa warsa 90an terjadi demonstrasi mahasiswa Nuku sulaiman c.s (1993) dan demonstrasi yang dilakukan oleh LSM Luar negeri di Hannover jerman (1994)
7. Dll

Semua riak- riak politik tersebut diatas memberi isyarat bahwa ekonomi yang dibangun oleh orde baru tidak menenangkan masyarakat.

Ø     Revolusi Hijau dan Industrialisasi pada Masa Orde Baru

Yang dilakukan oleh soeharto, setelah memegang kekuasaan adalah melakukan konsolidasi kekuasaan dengan langkah mengikis habis semua yang berbau orde lama,dengan maksud mendapat dukungan politis dan moral dari kalangan militer,pemimpin agama serta masyarakat internasional yang anti komunis. Dalam kurun waktu tertentu soeharto berhasil membangun dinastinya melalui beberapa program,program pertama yang dijalankan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pengawalan stabilitas politik,yang menjamin berjalannya proses produksi yang intensif, ekstensif dan ekspansif.

Untuk dapat menjamin kebutuhan tersebut diperlukan empat hal, diantaranya adalah:

1.       Penyediaan tenaga kerja

2.       Penyediaan sumber alam yang cukup mendukung laju proses produksi

3.       Penyediaan bahan pangan murah

4.       Penciptaan situasi politik yang mendukung laju proses produksi

Dengan demikian terdapat pula dua strategi yang digunakan orde baru dalam mengembangkan perekonomian, yaitu:

1.       Membuka jalan bagi investasi (termasuk modal asing)

2.       Membangun system politik yang otoriter dengan istilah “birokratis otoritarian” yang  sangat kuat dengan ditandai adanya konsentrasi kekuasaan dan partisipasi didalam keputusan nasional

Dampak dari penerapan dua strategi tersebut diatas,adalah intensifikasi dan eksploitasi yang ditandai dengan:

1.       Pengembangan industry berbasis upah yang murah

2.       Penciptaan industrial place, melalui keterlibatan militer

Dalam bidang pertanian, orde baru berusaha untuk mengembangkan revolusi hijau, yaitu mekanisme pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, terutama serealia,adalah semua tanaman rumput-rumputan yang bijinya merupakan makanan pokok seperti gandum,jagung,padi,kentang,dan sagu. Revolusi hijau dilaksankan secara terprogram, sistematis dan terus menerus sehingga dapat meningkatkan kesejahteran rakyat.