ORDE BARU, KEBIJAKAN POLITIK-EKONOMI,PEMILU,PELITA , ASEAN DAN REFOLUSI HIJAU

Peristiwa G 30 S/PKI merupakan peristiwa kelam yang terjadi di Indonesia, kondisi tidak stabil terjadi sampai tahun 1965 ditandai dengan munculnya gelombang-gelombang aksi yang dipimpin oleh mahasiswa. Pada tanggal 11 Maret pemerintahan Sukarno mengeluarkan Supersemar yang merupakan titik awal dari pelaksanaan orde baru. Tindakan yang diambil oleh Jenderal Suharto adalah mengembalikan stabilitas nasional diantaranya dengan membubarkan PKI, kemudian diperluas dengan menciptakan stabilitas ekonomi.

I.  PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN ORDE BARU

A.   Kebijakan Ekonomi dan Politik

             Pada tanggal 27 Maret 1968 MPRS melantik Suharto sebagai presiden ke dua dengan masa jabatan 5 tahun, Presiden Suharto mengawali pemerintahannya dengan mengubah kebijakan luar negeri yang berbeda dengan yang ditempuh Presiden Sukarno. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utama dan menempuh kebijakan melalui struktur administrasi yang mengakar kuat sampai dengan lapisan bawah.

             Pilar utama dari Orde Baru adalah ABRI, Presiden Suharto memberlakukan ABRI memiliki dua fungsi yaitu sebagai kekuatan hankam(partahanan dan keamanan) dan kekuatan social politik pada saat itu anggota ABRI ikut menentukan kebijakan politik dengan adanya fraksi ABRI di DPR/MPR

             Dalam bidang politik Presiden Suharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa pemerintahannya hanya dikenal tiga partai politik yaitu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), penyederhanaan ini merupakan hasil evaluasipolitik pada masa Presiden Sukarno yang menggunakan sistem multi partai yang berakibat jatuh bangunnnya Kabinet dan menyebabkan mandeknya pembangunan nasional. Orde Baru mengeluarkan Undang-undang Partai Politik dan Azas Tunggal Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan social politik saat itu.

             Sejalan dengan kemajuan pendidikan  masyarakat Indonesia muncul golongan cendekiawan dan elite politik yang berani menyampaikan berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

             Pada tahun 1975 Indonesia terlibat konflik dengan koloni Portugal yaitu Timor-timur dengan persetujuan Amerika dan Australia pasukan Indonesia mengirimkan pasukan ke Timor-timur. Pada tanggal 15 Juli 1976 Timor-timur resmi menjadi Propinsi termuda di wilayah NKRI. Namun permasalahan tidak begitu saja selesai terjadi riak-riak yang mengancam keamanan sehingga pada tahun 1999 kekuasaan Timor-timur dialihkan ke PBB.

B.   Pelaksanaan Pemilihan Umum

             Salah satu isi program kerja Kabinet Pembangunan I bahwa Pemilu Diadakan untuk memilih anggota DPR/MPR dilaksanakan pada tahun 1971. Pemilu salah satu tugas yang diatur dalam Ketetapan No.XLI /MPRS/1968

       1.    Pemilu Kedua (1971)

             Diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 1971 diikuti 58 Juta rakyat Indonesia, untuk memilih DPRD Tk I, dan DPRD Tk II, azas Pemilu langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Diikuti oleh 10 kontastan yaitu 9 partai politik(  Partai Katolik,Partai Serikat Islam Indonesia,Partai Nadatul Ulama.Partai Muslim Indonesia, Partai Kristen Indonesia,Partai Murba,Partai Nasional Indonesia,Partai Islam, Parati IPKI) dan satu Golongan Karya.Berdasarkan perhitungan suara Golkar mendapatkan suara terbanyak (62,80 %).

       2.    Pemilu Ketiga (1977)

              Pemilu ketiga diikuti oleh tiga kontestan hasil penciutan dari 10 kontestan peserta Pemilu 1971.Alasan penciutan kontestan  untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara kontestan peserta pemilu yang dapat mengarah ke perpecahan.

             a.   Empat partai Islam yang mempunyai faham yang sama berganbung yaitu PSII,NU,Perti,dan Parmusi pada tanggal 5 Januari melebur menjadi satu  partai yang diberi nama Partai Persatuan Indonesia (PPP)

             b.   Lima partai nasionalis yaitu PNI,Parkindo,IPKI,Partai Katolik dan Murba pada tanggal 11 Januari 1973 melebur diri ke dalam satu partai Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

                   Dalam Pemilu ini Golkar berhasil mendapat perolehan suara terbanyak sehingga tampil   menjadi kontestan pemenang. MPR hasil Pemilu 1977  merumuskan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4)

       3.    Pemilu Keempat (1982)

                   Pemilu keempat tetap diikuti oleh tiga kontestan dan dimenangkan oleh Golkar hal ini semakin menambah kekuatan Golkar  sebagai pendukung pemerintahan Orde Baru.MPR hasil Pemilu           ke 4 menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa  dan bernegara.

       4.    Pemilu Kelima (1987)

                   Diikuti oleh tiga kontestan, jika pada pemilu sebelumnya terjadi adu pengaruh yang mengarah pada saling menjatuhkan diantara kontestan , pada  pemilu ini mengarah pada program dalam kampaye. Dan untuk kesekian kali Golkar meraih suara terbanyak

       5.    Pemilu Keenam (1992)

                    Dilaksanankan dengan aman dan lancar dan dimenangkan Golkar hal ini membuktikan Golkar sebagai Partai pemerintah yang semakin kuat dan memilih kembali Suharto sebagai Presiden

       6.    Pemilu Ketujuh (1997)

                                    Diikuti oleh tiga kontestan dan tetap dimenangkan Golkar, dan mengangkat Suharto sebagi presiden tetapi hal ini mendapat tentangan dari berbagai kalangan masyarakat karena memerintah selama 32 tahun.Krisis ekonomi mendorong munculnya gerakan reformasi dan memaksa Presiden Suharto untuk meletakan jabatan pada tanggal 21 Mei 1998 kemudian menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada  Wapres B.J. Habibie, yang kemudian membentuk cabinet Reformasi.

C.   Pembangunan Nasional

             Tiga bulan setelah dilantik tepatnya pada tanggal 6 Juni 1968 Presiden Suharto mengumumkan pembentukan Kabinet Pembangunan dan membubarkan Kabinet Ampera. Adapun tugas pokok Kabinet Pembangunan tercantum dalam Tap MPRS No.XII/MPRS/1968 sebagai berikut:

1.              Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak keberhasilan  pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dan Pemilu
2.              Menyusun dan melaksanakan Repelita Pertama
3.        .     Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya pada 5 Juli 1971
4.             Menmgembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengkikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap rongrongan,penyelewengan,serta pengkianatan terhadap pancasila dan UUD’45
5.               Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan menyeluruh terhadap aparatur Negara baik tingkat pusat maupun daerah.

       Tugas pokok cabinet ini dikenal dengan Pancakrida Kabinet Pembangunan I. Pelantikan menteri dilaksanakan pada 19 Juni 1968 si Istana Negara Jakarta terdiri dari 5 menteri Negara dan 18 menteri memimpin departemen.

       1.    Pelita 1

             Pelita 1 dimulai 1969-1974  Orde Baru menyelesaikan fase stabilitas dan rehabilitas sehingga menciptakan keadaan yang stabil,adapun sasaran Pelita I yaitu meningkatkan pangan,sandang, perbaikan prasarana,perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Pelaksanaan Repelita 1 termasuk pembiayaannya selalu disetuji DPR dengan membuat undang-undang sesuai ketentuan UUD’45

       2.    Pelita II

              Pelita satu berakhir pada 31 Maret 1974 telah meletakan dasar yang kuat bagi pelaksanaan Pelita II,MPR hasil Pemilu 1971 berhasil menyusun GBHN melalui Tap MPR RI No.IV/MPRS/1973. Dalam GBHN 1973 terdapat rumusan Pelita II yaitu :

             1.   tersedianya bahan pangan dan sandang yang cukup dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

             2.   tersedianya bahan-bahan bangunan perumahan terutama bagi kepentingan masyarakat

             3.   perbaikan dan peningkatan prasarana

             4.   peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata

             5.   memperluas lapangan kerja

             Untuk melaksanakan Pelita II Presiden Suharto membentuk cabinet Pembangunan II Program kerja Kabinet Pembangunan II disebut Sapta Krida Kabinet Pembangunan II yang meliputi :

             1.   meningkatkan stabilitas politik

             2.   meningkatkan stabilitas keamanan

             3.   melanjutkan Pelita I dan melaksanakan Pelita II

             4.   meningkatkan kesejahteraan rakyat

             5.   melaksanakan Pemilu

       3.    Pelita III

                        Pelita III menitik beratkan pembangunan sector pertanian menuju swasembada pangan                  yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Sasaran pokok Pelita III diarahkan pada                         Trilogi Pembangunan dan delapan jalur pemerataan.

             Trilogi Pembangunan terdiri dari :

             1.   pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terwujudnya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

             2.   pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

             3.   stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

             Delapan jalur pemerataan mencakup :

           1. pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, yaiandang,pangan, dan perumahan bagi rakyat banyak.

             2.   pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan

             3.   pemerataan pembagian pendapatan

             4.   pemerataan memperoleh kesempatan kerja

             5.   pemerataan memperoleh kesempatan berusaha

             6.   pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan

             7.   pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Indonesia

             8.   pemerataan memperoleh keadilan.

             Pelaksanaan Pelita III Presiden Suharto membentuk Kabinet Pembangunan III yang dilaktik secara resmi pada tanggal 31 Maret 1978 .Program kerja Kabinet Pembangunan III disebut Sapta Krida Kabinet Pembangunan III yang meliputi :

         1.   menciptakan keadilan social bagi seluruh  rakyat Indonesia dengan memeratakan hasil pembangunan

             2.   melaksanakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

             3.   memelihara stabilitas keamanan yang mantap

             4.   menciptakan aparatur Negara yang bersih dan berwibawa

         5.   membina persatuan dan esatuan bangsa yang kukuh dan dilandasi oleh penghayatan dan pengamalan Pancasila

             6.   melaksanakan pemilihan Umum yang langsung,umum,bebas,dan rahasia

             7.   mengembangkan politik luar negeri yang bebas aktif untuk diabdikan kepada kepentingan nasional

       4.    Pelita IV

             Pelita IV dimulai 1 April 1989 titik beratnya adalah pembangunan sector pertanian untuk melanjutkan usaha-isaha menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri ringan maupun industri berat.

              Sasaran pokok Pelita IV yaitu sebagai berikut :

1.                    Bidang politik,yaitu berusaha memasyarakatkan Pedoman,Penghayatan dan Pengamalan pancasila
2.                    Bidang Pendidikan, menekankan pada pemerataan kesempatan belajar dan meningkatkan mutu pendidikan
3.                    Bidang Keluarga Berencana,menekankan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang dapat menimbulkan masalah nasional.

       5.    Pelita V

             Pelita V dimulai 1 April 1994  merupakan  pelita terakhir dari keseluruhan program Pembangunan jangka panjang Pertama. Titik berat Pelita V adalah meningkatkan  sector pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya serta industri,khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri banyak tenaga kerja, industri pengol;ahan hasil pertanian, dan industri  yang dapat menghasilakan mesin-mesin industri menuju terwujudnya struktur ekonomiu yang seimbang antara industri dengan pertanian, baik dari segi niali tambah maupaun dari segi penyerapan tenaga kerja.

       6.    Pelita VI

              Pelita VI dimuai pada 1 April 1999 pada akhir Pelita V diharapkan akan mampu menciptakan landasan yang kukuh untuk mengawali pelaksanaan Pelita VI dan memasuki proses tinggal landas menuju pelaksanaan program Pembangunan Jangka Panjang Kedua.Titik berat Pelita VI pada pemabangunan sekot-sektor ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertenian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

                   Pelaksanaan Pembangunan jangka panjang tidak berjalan lancar akibat krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia, yang mengakibatkan gejolak social politik yang mengarah pada gelombang demonstrasi, kerusuhan,penjarahan dan pembakaran di ibu kota Jakarta yang kemudian meluas ke seluruh tanah air.

D.   Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Orde Baru

       Berikut adalah beberapa tindakan pemerintah Orde Baru berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri.

a.    Indonesia Kembali menjadi anggota PBB

             Pada masa Orba politik luar negeri Indonesia dikembalikan lagi pada politik bebas aktif sesuai dengan Pancasila dan UUD’45. Indonesia aktif menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dan tetap tercatat menjadi anggota ke 60 Indonesia telah banyak memperoleh manfaat dan bantuan sebagai berikut.

       1)    PBB mempercepat proses pengakuan de facto maupun de jure kemerdekaan Indonesia oleh dunia Internasional

       2)    PBB berjasa menyelesaikan masalah pengembalian Irian Barat ke RI dengan mengirimkan misi UNTEA

       3)    PBB banyak memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, social, dan budaya melalui organisasi khusus seperti IMF, UNESCO, WHO dll.

b.   Normalisasi Hubungan Indonesia dengan Malaysia

       Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dianggap kurang sesuai dengan politik luar negeri yang bebas aktif. Upaya normalisasi diawali dengan perundingan Bangkok pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1966. Indonesia diwakili oleh menteri luar negeri Adam Malik dan Malaysia oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Persetujuan yang isinya sebagai berikut

       ·      1)   Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

         ·      2)   Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatic.

         ·      3)         Tindakan permusuhan diantara kedua belah pihak harus dihentikan

c.    Pembentukan ASEAN

             ASEAN (Association of South East Asian Nation) atau perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara berisi pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok oleh lima menteri luar negeri yaitu Adam Malik (Indonesia), Narsico Ramos (Filipina), Thanat Khoman (Thailand), Tun Abdul Razak (Malaysia), Rajaratman (Singapura).

       Keanggotaan ASEAN terbuka bagi negara-negara dikawasan Asia Tenggara sedangkan syarat menjadi anggota ASEAN adalah menyetujui dasar dan tujuan pembentukan ASEAN. Dengan masuknya Indonesia ke dalam ASEAN merupakan langkah maju dalam menata kembali politik luar negeri yang bebas aktif, sejak menjadi anggota ASEAN Indonesia memperoleh manfaat yang besar bagi kemajuan Negara.

d.   Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai Organisasi Internasional

       1)    Consultative Group on Indonesia (CGI)

             Sebelum mendapat bantuan dana pembangunan CGI terlebih dahulu mendapat bantuan pembangunan dari Inter Government Group on Indonesia (IGGI). IGGI berdiri pada tahun 1967 dengan tujuan untuk membiayai pembangunan. Bantuan IGGI dalam bentuk bantuan proyek, bantuan program, bantuan pangan, bantuan teknik, devisa kredit dan sumbangan atau hadiah. Pada tanggal 25 Maret 1992 IGGI bubar sebab Indonesia menolak bantuan Belanda yang dianggap terlalu banyak mengaitkan pinjaman luar negerinya dengan masalah politik Indonesia. Sebagai gantinya pemerintah Indonesia meminta pada Bank Dunia memantuk CGI.

       2)    Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)

             Dibentuk pada bulan Desember 1989 di Canberra, Australia atas gagasan dari Robert Hawke Perdana Menteri Australia. APEC merupakan forum kerjasama ekonomi Negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik terutama dibidang perdagangan dan investasi. Sebagai anggota APEC Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam pertemuan di Seatle Amerika Serikat, Indonesia ditunjuk sebagai ketua APEC dan Indonesia berhasil menyelenggarakan pertemuan APEC di Bogor pada tanggal 14-15 November 1994.

E.   Mobilitas penduduk pada Masa Orde Baru

              Penduduk Indonesia secara kuantitatif jumlah penduduk Indonesia tergolong besar, dengan laju pertumbuhan yang cepat, dan pesebaran yang tidak merata. Secara kualitas  SDM penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Jumlah penduduk Indonesia menepati peringkat ke lima setelah RRC, India, Rusia, dan Amerika Serikat.

       Pada masa Orde baru Pertumbuhan penduduk berhasil di tekan namun masih tergolong tinggi . usaha untuk menurunkan jumlah penduduk dengan pelaksanaan KB dan perbaikan gizi dan peningkatan kesehatan masyarakat.

            Masalah penduduk yang lain yaitu mengenai pesebaran penduduk yang tidak merata seperti Jawa dan  Madura kelebihan jumlah penduduk sedangkan pulau-pulau lainnya terjadi kekurangan penduduk hal ini bisaenghambat kelancaran proses pembangunan,hal ini bias diatasi dengan pelaksanaan redistribusi penduduk bagi seluruh masyarakat Indonesia.

       Keuntungan redistribusi :

       1.    Dari segi ekonomi, menyediakan tenaga kerja perluasan produksi di daerah-daerah dan membuka lapangan kerja baru.Selain itu tercipta integrasi dan pertumbuhan ekonomi baik baik secara nasional maupun daerah.

       2.    Aspek Ideologi, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara

       3.    Aspek Politik, menunjang pembauran etnik atau suku bangsa, mempersempit kesenjangan kelas maupun wilayah serta meningkatkan hubuingan antar kelompok masyarakat. Dapat mewujudkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

             Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani. Tingginya jumlah penduduk dan berkurangnya lahan pertanian untuk perumahan dan industri menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di kota. Pertumbuhan ekonomi perkotaan disebabkan arus mobilitas atau perpindahan penduduk dari desa ke kota , selain itu dengan  pembangunan pusat-pusat kegiatan baru.

       1.    Mobilitas penduduk melalui Transmigrasi

              Sejak jaman colonial sudah disadari akan pentingnya transmigrasi , naumun penekannya yang berbeda kalau jaman colonial  pemindahan penduduk bersifat kolonisasai sedangkan pada masa orde baru bersifat pemerataan tenaga kerja untuk menunjang pembangunan nasional.

             Pada masa Orde baru transmigrasi diintensifkan pelaksanaannya. Tujuan transmigrasi pada masa orde baru yaitu :

             1.   meningkatkan taraf hidup rakyat

             2.   meningkatkan pembangunan daerah

             3.   menyeimbangkan persebaran penduduk Indonesia

             4.   melaksanakan pembangunan merata di seluruh Indonesia

             5.   memanfaatkan sumber-sumber alam dan tenaga manusia

             6.   memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan bangsa

             7.   memperkuat pertahanan dan keamanan nasional

       2.    Upaya Menghambat Arus Urbanisasi

                    Selama ini yang menjadi sasaran urbanisasi yaitu kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya maka untuk mengatasi hal tersebut, mengubah arus  urbanisasi menuju kota-kota kecil atau kota-kota sedang. Maka untuk mencapai tujuan tersebut  kota-kota kecil dibangun fasilitas perkotaan, Prasarana transportasi yang saling menghubung dibangun dan ditingkatkan Itulah sebabnya pembangunan kota-kota Tangerang, Bekasi, Depok. Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Lamongan ditingkatkan pada masa Orde Baru.

       3.    Peningkatan Sarana Transportasi dan Komunikasi

                                    Pemerintah Orde Baru juga membangun saran transportasi baik sarat,laut, dan udara yang menghubungkan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya menjadi lebih mudah dan singkat. Demikian juga sarana komunikasi di seluruh Indonesia dibanguan sentral-sentral telepon otomatis, telegram, radio dan televisi. Kelancaran arus komunkasi dan informasi diikuti dengan mobilitas penduduk,hal ini mendorong pemerintah untuk menambah lapangan pekerjaan.Usaha ini mengalami kendala yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas tenaga kerja serta permintaan danpenawaran tenaga kerja yang naik dan turun, namun demikian angka pengangguran dapat ditekan dan dikendalikan.

II.   Revolusi Hijau

A.   Latar Belakang Munculnya Revolusi Hijau

             Revolusi Hijau (Green Revolution) suatu revolusi dibidang pertanian dengan menggunakan teknologi modern yang ditandai dengan berbagai penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai Varietas padi, gandum, dan jagung. Penemuan dari komuditas pertanian tersebut mengakibatkan tingginya hasil panen di beberapa negara berkembang. Munculnya revolusi hijau diawali dari permasalahan yaitu tambahnya penduduk yang sangat pesat dan semakin menipisnya bahan makanan.

             Upaya peningkatan produksi pertanian dalam rangka revolusi hijau dilakukan dengan berbagai cara diantaranya pembukaan lahan pertanian, mekanisme pertanian, penggunaan pupuk dan menciptakan obat pertanian anti hama. Revolusi Hijau dengan keberhasilannya dibeberapa negara khususnya dinegara berkembang telah menimbulkan rasa percaya diri bahwa revolusi hijau dapat menghasilkan cukup banyak pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam waktu relatif lama.

       Keuntungan Revolusi Hijau :

           Ditemukannya bibit berkualitas unggul                     Masalah pangan teratasi

           Hasil panen meningkat                                              Kesejahteraan petani meningkat

       Kelemahan Revolusi Hijau :

           Penelitian untuk mendapatkan bibit unggul memerlukan biaya yang tinggi

           Kemampuan daya produksi tanah semakin menurun karena ditanami padi terus-menerus tanpa diselingi.

           Timbul pencemaran tanah dan lingkungan akibat pupuk dan obat-obatan

           Para buruh tani kehilangan pekerjaan karena adanya mekanisasi alat pertanian.

B.   Palaksanaan Revolusi Hijau di Indonesia

             Indonesia yang mempunyai kondisi sosio-ekonomis masyarakat agraris berpotensi besar bagi upaya peningkatan produksi pertanian. Sebab pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional Sektor pertanian ini dijadikan titik pusat pembangunan sejak repelita I dalam PJPT I. Pemerintah ini berusaha untuk meningkatkan produksi pertanian dengan berbagai usaha, baik melalui ekstensifikasi pertanian maupun intensifikasi pertanian.

             Tahun 1984 Indonesia untuk pertama kalinya mencapai swasembada beras yang merupakan salah satu pilar keberhasilan pembangunan Indonesia. Sukses ini antara lain disebabkan oleh Revolusi Hijau dengan penemuan varietas padi baru yang responsif terhadap pemupukan. Faktor lain adalah investasi pada fasilitas pengairan pengembangan pabrik pupuk, prasarana jalan dan transportasi serta modernisasi pengelolaan usaha tani padi hal ini disertai kebijakan harga dan subsidi, perdagangan dan pengembangan kelembagaan pedesaan melalui program Bimas (Bimbingan Massal), Inmas (Intensifikasi Massal), Insus (Intensifikasi Khusus) disamping itu dengan membina kelompok tani atau dikenal sebagai kelompencapir.

       Tetapi pada masa mendatang peningkatan produksi pangan nasional akan semakin sulit sedangkan kebutuhan terus meningkat. Pembangunan pertanian tengah menghadapi krisis sampai penghujung abad 20. Pada masa krisis pemerintah Indonesia mengimpor beras dari luar. Hal-hal yang menyebabkan masalah dibidang pangan.

           Upaya peningkatan produktivitas mengalami kelambanan karena belum adanya terobosan teknologi baru yang mampu meningkatkan produksi pangan.

           Fragmentasi lahan yang mengakibatkan jumlah petani berlahan sempit makin bertambah.

           Tenaga kerja pertanian banyak yang sudah tua dikarenakan generasi mudanya enggan bekerja disektor pertanian

                     Perkembangan sektor industri yang pesat dan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi menyebabkan lahan pertanian tergusur.

             Karena itu dibutuhkan terobosan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal. Langkah lain yang harus ditempuh adalah revitalisasi swasembada beras.

       Perlu juga adanya peningkatan penyuluhan dengan mengakui para petani sebagai mitra penyuluhan dan bukan sebagai obyek penyuluhan.

C.   Perkembangan Industrialisasi di Indonesia

             Program industrialisasi yang dijalankan telah mengorbankan program upaya peningkatan produksi pertanian. Lahan-lahan pertanian yang produktif telah beralih fungsi menjadi lahan-lahan industri khususnya di daerah penyangga ibu kota seperti Kerawang, Bekasi, Purwakarta, dan Subang. Tidak seimbangnya antara upaya peningkatan produksi pertanian dan program industrialisasi jelas diperlukan sebagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut dan hal ini bukan pekerjaan yang mudah.

       a.    Industri Pertanian

             Perekonomian Indonesia pada dasarnya bercorak argaris, karena hampir sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian dan penduduknya sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Peningkatan produksi dan mutu sektor pertanian tidak terlepas dari penggunaan mesin-mesin industri yang mendukung sektor tersebut seperti traktor, mesin penggiling padi dan alat semprot padi. Hasil-hasil pertanian yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan merupakan bahan mentah untuk keperluan industri. Hasil-hasil pertanian diproses melalui proses industri menjadi bahan baku. Contohnya hasil kayu hutan sebagai bahan baku pembuatan kertas, hasil perkebunan karet dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan ban. Industri pertanian mengalami perkembangan yang cukup pesat dan telah memberikan konstribusi yang positif terhadap perekonomian nasional Indonesia. Disamping dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, industri pertanian juga mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pendapatan negara baik dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk devisa dari hasil ekspor.

             Persolan yang dihadapi para petani Indonesia sekarang memang terbilang sangat  komplek             diantaranya :

                Dampak politik agraria nasional orde baru adalah terjadinya ketimpangan struktur penguasaan tanah pertanian, konsentrasi penguasaan tanah dan sengketa tanah yang tidak berkesudahan. Semakin banyak petani yang kehilangan tanah dan semakin menyempitnya tanh pertanian yang menyebabkan usaha petani menjadi tidak bernilai ekonomi.

                Sepanjang berkuasanya orde baru telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian secara besar-besaran. Selama kurun waktu 10 tahun khususnya Pulau Jawa (1980-1990) telah kehilangan sekitar 1juta hektar lahan pertanian seperti untuk perumahan dan industri.

                Pembangunan dan pertanian orde baru menunjukan minimnya pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang mudah dan murah untuk diakses petani.

             Untuk itu perlu dirumuskan program penataan produksi pertanian secara menyeluruh. Program dimaksud meliputi :

                Penguatan institusi tani lokal yang independen untuk bekerja sama.

                Menyediakan modal dengan prinsip tidak memberatkan petani dan memperbaiki manajemen usaha tani.

                Menyediakan tanah pertanian yang cukup bagi petani kecil dan petani tak bertanah.

       b.    Industri Non Pertanian

                   Berbagai industri yang masuk kedalam sektor non industri diantaranya industri semen, besi baja, perakitan kendaraan bermotor, elektronika, kapal laut, pesawat terbang dan kereta api.

                        Pemerintah juga mengambil langkah yang dirintis antara lain strukturisasi wilayah-wilayah industri seperti yang dilakukan di Pulau Batam.

D.   Manfaat dan dampak Penerapan IPTEK bagi Kelestarian Hidup

       Akibat samping pengembangan teknologi tersebut adalah timbulnya bahan pencemar yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, Pencemaran dapat dibagi menjadi pencemaran air, tanah, udara dan sosial budaya.

       Secara garis besar terjadinya polusi tergantung dari empat faktor yaitu :

           Jumlah penduduk

           Sumber daya alam yang dipakai tiap penduduk

           Jumlah polutan yang dikeluarkan oleh tiap sumber daya alam dan,

           Teknologi yang digunakan

             Timbulnya pencemaran atau polusi erat kaitannya dengan berbagai aktivitas manusia seperti kegiatan transportasi berupa kepulan asap, naiknya suhu udara dikota, kebisingan dari kendaraan bermotor.

             Sektor pertanian terutama penggunaan zat-zat kimia seperti insektisida, herbisida dapat menjadikan kepala pusing, perut mual, sesak nafas. Aktivitas industri dalam bentuk limbah zat-zat berbahaya seperti logam berat, zat radioaktif juga dalam bentuk kepulan asap semuanya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan baik udara, suara air dan tanah.

       Untuk mengatasi hal tersebut perlu beberapa upaya dalam mengulanginya baik melalui daur ulang maupun kesadaran dari manusia sebagai pengguna teknologi untuk tidak membuang limbah sembarangan. Pemerintah diantaranya mensyaratkan bagi setiap perusahaan industri untuk memperhatikan dan melaksanakan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Tujuan AMDAL untuk menjamin tetap terpeliharanya kemampuan lingkungan antara lain untuk menjamin tetap terpeliharanya kemampuan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian AMDAL merupakan salah satu instrumen pengelola lingkungan secara bijaksana.

       Masalah lain dari lingkungan ialah kerusakan tata lingkungan. Hal ini tak terlepas dari tingkah laku manusia dalam mengekploitasi dan menggunaan sumber-sumber daya alam secara tidak seimbang, seperti penebangan hutan sampai gundul, penangkapan ikan laut sampai melampaui batas konservasi.

       Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giat-giatnya membangun tidak lepas juga persoalan lingkungan hidup. Masalah yang timbul sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Untuk itu pemerintah menekankan perlunya “Pembangunan yang berwawasan lingkungan” konsep itu memuat tiga pikiran yaitu :

           Penggunaan sumber daya alam dan manusia secara seimbang dan bijaksana

           Menunjang pembangunan yang berkesinambungan

           Meningkatkan mutu hidup yang lebih layak

E.   Tanggung Jawab dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

             Kemajuan IPTEK yang berkembang pesat dewasa ini maka harus dipikirkan pula aspek kelestarian lingkungan hidupnya. Manusia sebagai pembuat teknologi harus bertanggung jawab dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Sistem teknologi harus pula untuk memecahkan masalah lingkungan seperti mengawasi pencemaran, menanggulangi kerusakan yang ditimbulkan. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu melakukan pelestarian. Bumi mempunyai keterbatasan dalam luas maupun kemampuannya karena itu bila tidak dilakukan pelestarian kemampuan bumi untuk menyediakan keperluan manusia akan cepat berakhir.

            Dengan demikian strategi yang dikembangkan dalam pelestarian sumber daya alam hayati meliputi perlindungan, pengawetan, dan pelestarian pemanfaatan. Pengelolaan dalam kawasan konservasi berbentuk kawasan suaka alam, cagar alam, suaka marga satwa, Taman Nasional, Taman Wisata, Taman Laut, Hutan pemburuan dan Hutan Lindung.

III. Indonesi di Tengah Perubahan Dunia ke Arah Globalisasi di Bidang Teknologi

       A.   Globalisasi Teknologi

             Globalisasi merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar dua puluh tahunan yang lalu, dan mulai begitu populer sebagai ideologi baru sekitar sepuluh tahun terakhir. Sebagai istilah globalisasi begitu mudah diterima atau dikenal masyarakat seluruh dunia. Wacana globalisasi sebagai suatu proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Gejala yang menonjol sebagai dampak dari globalisasi informasi dan komunikasi serta transportasi adalah terjadinya perubahan budaya dalam masyarakat tradisional yakni perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka.

             Transformasi budaya global memang tidak bisa dibendung tetapi bukan berarti desakan penetrasi budaya asing itu tidak bisa disaring untuk dipilih sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Karena itu diperlukan sekali ketahan mental dan spiritual masyarakat agar tidak mudah terbawa dalam arus budaya asing yang sering kali tidak cocok dengan budaya ketimuran kita.

       B.   Perkembangan IPTEK di Indonesia.

                   Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia mengalami perkembangan sejak industrialisasi modernisasi pertanian, perubahan sosial budaya yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia dan perkembangan IPTEK di dunia telah mendorong berkembangnya IPTEK modern di Indonesia. Lembaga keilmuan seperti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) badan ini bertugas merumuskan, mengamati, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan riset dan teknologi di Indonesia. Pada masa orde baru mulai dikembangkan kerangka matrik Nasional Riset dan Teknologi dalam rangka kebijakan Nasional pengembangan IPTEK.

                   Selain ilmu pengetahuan alam dan teknologi Indonesia juga mengembangkan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, namun antara ilmu sosial dan humaniora itu hanya ilmu ekonomi yang berperan besar dalam perencanaan pembangunan nasional. Di dalam masyarakat maupun pemerintah secara umum manfaat ilmu sosial dan humaniora dianggap lebih rendah dibandingkan dengan IPTEK karena pembuktian material yang sulit dilakukan atau memerlukan waktu yang lama. Inovasi teknologi modern pada tingkat lokal masih sangat terbatas, hal ini dapat dilihat pada teknologi yang digunakan diberbagai pabrik dan kegiatan industri lainnya, bersamaan dengan meningkatnya penanaman modal asing dan dalam negeri pada tahun 1967. Biarpun mengalami  kemajuan yang penting sejak tahun 1969 Indonesia lebih banyak mengerjakan lisensi teknologi khususnya Jepang daripada menghasilkan teknologi sampai tahun 1990-an.

                   Perkembangan IPTEK di Indonesia ternyata berhadapan dengan berbagai pilihan. Selama PJP I dan awal PJP II pemasyarakatan IPTEK modern tidak selalu harmonis dengan kenyataan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta negara secara keseluruhan. Akibatnya sering terjadi kesulitan dalam menentukan jenis atau tingkat pengetahuan dan teknologi yang cocok, tepat dan berguna untuk dikembangkan di dalam masyarakat Indonesia. Perkembangan IPTEK di Indonesia tidak didukung oleh kenaikan minat baca di negara-negara lain, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah sampai tahun 1990-an bahkan sampai sekarang. Akibatnya tingkat produktivitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah dibandingkan dengan sebagian besar negara di Asia bahkan ASEAN.

                   Pemanfaatan berbagai teknologi tinggi pada beberapa jenis industri, seperti baja, obat-obatan kimia, tenaga listrik, otomotif, elektronika, tekstil, minyak dan gas bumi, kayu lapis, galangan kapal, kereta api dan pesawat terbang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu bersentuhan langsung dengan teknologi tinggi dalam sektor industri menjelang akhir abad XX.

                   Upaya menerapkan berbagai hasil inovasi teknologi modern ke dalam industri kecil mengalami hambatan seperti masalah modal, keahlian dan tidak sebandingnya antara biaya yang dikeluarkan dengan harga pasar. Oleh sebab itu industri kecil dalam negeri sulit bersaing dengan produsen besar maupun menengah dalam negeri dan luar negeri. Penerapan berbagai teknologi  modern dalam sektor industri memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk menguasai berbagai jenis teknologi modern Industrialisasi sekaligus menjadi media yang penting dalam proses alih teknologi. Tidak mengherankan jika beberapa produk elektronik dan otomotif yang berasal dari negara lain seperti Jepang seolah-olah sudah merupakan produk dalam negeri sendiri.