PROSES PERPECAHAN NEGARA YUGOSLAVIA

     Yugoslavia merupakan wilayah yang telah mengalami perpecahan selama dua kali yaitu pada masa pemerintahan kerajaan maupun republic .Masalah utama dalam mendirikan Yugoslavia adalah konflik antara ide pembentukannya dengan kenyataan bahwa orang-orang yang akan tinggal di dalamnya memiliki    perbedaan .Sebelum mereka tidak pernah bergabung dalam system politik yang sama aspirasi dan keinginan untuk bersatu hanya dilandaskan pada kemiripan asal-usul dan sama-sama terjajah selama berabad-abad.

       a.    Situasi Konflik di Bekas Yugoslavia

             1.   Bosnia Herzegovina:

                        Negara ini menyatakan kemerdekaan pada tangaal 15 Oktober 1991 ,mayoritas penduduknya beragama Islam .Kelompok kedua adalah keturunan Serbia yang beragam Katolik Ortodoks. Kelompok ketiga adalah masyarakat Kroasia beragama Katolik Roma yang menempati Herzegovina Barat.Serbia berusaha mencaplok negeri ini dan didukung masyaarakat keturunan Serbia di Bosnia. Timbullah konflik berdarah antara muslim Bosnia dan serbi yang dikenal dengan istilah “Pembersihan Etnis”.

             2.   Kroasia:

                        Penduduk asli Kroasia adalah pemeluk agama Katolik Roma, tetapi mayoritas penduduknya adalah keturunan Serbia.Pada tanggal 25 Juni 1991 Kroasia menyatakan kemerdekaannya.Hal ini ditentang orang-orang Serbia sehingga timbul perang saudara dan orang-orang Kroasia menguasai Hongaria.

             3.   Slovenia:

                        Slovenia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 25 Juli 1991, penduduknya mayoritas dari bangsa Slovenia sehingga kawasan ini terhindar dari kemelut seperti di Negara-negara tetangganya.

             

Baca juga soal : 45 soal PG dan Essay Agama Islam (Aqidah) Part 1

4.   Macedonia:

                        Penduduk mayoritas terdiri dari bangsa Slavia di utara dan Yunani di selatan mereka mayoritas beragama Islam .Pada tanggal 9 September 1991 Macedonia menyatakan kemerdekannya(memisahkan diri dari Yugoslavia)

             5.   Serbia dan Montenegro:

                                                Serbia dan Montenegro merupakan dua Negara bagian dari Yugoslavia yang masih tetap mempertahankan keberadaan Federasi Yugoslavia dibawah pimpinan Presiden Slobodan Milosevic.yang berhaluan komunis yang bercita-cita membangun Serbia Raya ,dengan maksud mencaplok Negara-negara tetangga .untuk mewujudkan tujuan tersebut mencaplok Negara-negara tetangganya.Strategi perang yang dipakai adalah dengan cara memotong wilayah pendudukan wilayah dengan etnik homogen untuk mempersempit wilayahpendudukan dan klaim sebagai wilayah pendudukan dan klaim sebagai wilayahnya serta melakukan pembunuhan missal bagi laki-laki Bosnia serta melakukan tindakan pemerkosaan terhadap kaum wanita Bosnia muslim.

       b.    Upaya perdamaian di Negara-negra Yugoslavia:

             Untuk meredam konflik muncul beberapa usaha yaitu :

             -     PBB mengirimkam utusan khusus dari Jepang (Yasuki Akasi) ke Yugoslavia.

             -     GNB mengirimkan Bapak Soeharto sebagai ketua GNB menjadi mediator perdamaian dengan cara mengumpulkan pihak yang bertikai.

             -     NATO mengirimkan tentaranya ke Yugoslavia.

             -     Melalui perundingan Diaton yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan NATO

             Pada tanggal 14 Desember 1995 dilakukan penandatangani perdamaian secara resmi di Paris,Perancis Isi perjanjian :

             -     Bosnia sebagai Negara tunggal terddiri dari dua republic yaitu federasi Muslim Kroasia dan Serbia Bosnia.

             -     Sarajevo bagian dari federasi Muslim Kroasia

             -     Pemerintahan sentral Bosnia harus efektif dengan presiden terpilih dan parlemen.

             -     Pemulangan pengungsi ke rumah-rumah mereka

             -     Gerakan bebas di seluruh Negara itu.

             -     Larangan terhadap penjahat perang.

       c.    Situasi Federasi Yugoslavia saat ini,Nama Yugoslavia sebuah Negara tidak ada lagi tinggal Serbia dan Montenegro. Negara baru muncul dalam keputusan yang diambilpada rapat parlemen pada tanggal 4 Februari 2003.