Herman Willem Daendels lahir di Hattem, Republik Belanda, 21 Oktober 1762 dan meninggal di Elmina, Pantai Emas Belanda, 2 Mei 1818 pada umur 55 tahun. HW Daendles adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 – 1811. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis, oleh sebab itu secara otomatis pada jaman HW Daendels Indonesia pernah dijajah oleh negara Prancis.
Pada tahun 1780 dan 1787,
ia ikut kelompok kumpulan pemberontak di Belanda dan kemudian melarikan diri ke
Prancis. Di sana ia menyaksikan dari dekat Revolusi Prancis kemudian
menggabungkan diri dengan pasukan Batavia yang republikan. Akhirnya, ia
mencapai pangkat Jenderal dan pada tahun 1795, ia masuk Belanda dan masuk
tentara Republik Batavia dengan pangkat Letnan-Jenderal. Sebagai kepala kaum
Unitaris, ia ikut mengurusi disusunnya Undang-Undang Dasar Belanda yang
pertama.
Baca juga: soal pilihan ganda pendudukan Jepang bag 2 dan jawabannya dan soal pilihan ganda pendudukan jepang dan jawabannya bag 3
Pada tahun 1806, ia
dipanggil oleh Raja Belanda, Raja Louis (Koning Lodewijk) adik Napoleon Bonaparte penguasa Prancis, untuk berbakti
kembali di tentara Belanda-Prancis. Ia ditugasi untuk mempertahankan provinsi Friesland
dan Groningen dari serangan Prusia. Lalu setelah sukses, pada tanggal 28
Januari 1807 atas saran Kaisar Napoleon Bonaparte, ia dikirim ke Hindia Belanda
sebagai Gubernur-Jenderal.
Pembaharuan Sistem pemerintahan
Hindia Belanda di Bawah Daendels
(1808–1811)
Dalam usaha mengadakan pembaharuan
pemerintahan di tanah jajahan, di Negeri Belanda ada dua golongan
yang mengusulkannya.
- Golongan
konservatif dengan tokohnya Nenenberg menginginkan
untuk mempertahankan sistem politik dan ekonomi seperti yang
dilakukan oleh VOC.
- Golongan
liberal dengan tokohnya Dirk van Hogendorp menghendaki agar
pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem
pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak. Sistem penyerahan
paksa yang dilakukan oleh VOC agar digantikan dengan sistem
penyerahan pajak.
Dengan adanya dua pandangan ini maka
pemerintah Belanda mengambil jalan tengah. Di satu
pihak pemerintah condong kepada pemikiran
kum konservatif karena kebijaksanaannya akan mendatangkan keuntungan yang
cepat dan mudah dilaksanakan. Di pihak lain, pemerintah
juga ingin menjalankan pembaharuan yang dikemukakan oleh kaum
liberal. Gagasan pembaharuan pemerintahan kolonial dimulai semenjak
pemerintahan Daendels.
Sejak Belanda dikuasai oleh Prancis maka Kaisar
Napoleon yang memimpin Prancis mengangkat adiknya Louis
Napoleon menjadi penguasa di Negeri Belanda. Louis
Napoleon merasa khawatir akan keberadaan Pulau Jawa yang merupakan
jantung jajahan Belanda di Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Oleh karena
itu, Louis Napoleon segera mengirimkan seorang militer, Herman Willem Daendels
ke Indonesia (Pulau Jawa) sebagai gubernur jenderal.
Pada tanggal 1 Januari 1808 bersama ajudannya
mendarat di Banten. Pada tanggal 15 Januari 1808, Gubernur Jenderal Wiese
menyerahkan kekuasaannya kepada Daendels. Kedatangan Daendels ke Indonesia
sebagai gubernur jenderal mempunyai dua tugas. Pertama, mempertahankan
Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Kedua, memperbaiki
keadaan tanah jajahan di Indonesia. Untuk
mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil
langkah-langkah kebijaksanaan. Tahukah Anda langkah-langkah
tersebut?
1) membuat jalan raya dari Anyer
sampai dengan Panarukan;
2) mendirikan benteng-benteng
pertahanan;
3) membangun pangkalan angkatan
laut di Merak dan Ujung Kulon;
4) mendirikan pabrik senjata di
Semarang dan Surabaya;
5) memperkuat pasukan yang
anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia.
Selain usaha-usaha dalam bidang
pertahanan kemiliteran, di bidang pemerintahan Daendels
mengambil tindakan sebagai berikut:
- Pulau
Jawa dibagi menjadi sembilan prefectur dengan tujuan
untuk mem- permudah administrasi pemerintahan.
- Para
bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda.
- Perbaikani
gaji pegawai dan memberantas korupsi.
- Pendirian
badan-badan pengadilan.
Usaha yang dilakukan Daendels
banyak membutuhkan biaya. Untuk itu, Daendels
menempuh jalan sebagai berikut:
- Aturan
penyerahan sebagian dari hasil bumi sebagai pajak
(contingenten) dan aturan penjualan paksa hasil bumi
kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan
pemerintah (verplichte leverantie).
- Pelaksanaan
kerja rodi (seperti pembuatan jalan Anyer-Panarukan).
- Penjualan
tanah kepada orang-orang partikelir (orang Belanda atau
Cina, sehingga lahirlah tanah-tanah milik swasta (particuliere
landerijen).
- Perluasan
tanaman kopi karena hasilnya menguntungkan.
- Daendels
sebenarnya seorang liberal, tetapi setelah tiba di Indonesia berubah
menjadi seorang diktator yang bertindak kejam dan sewenang-wenang.
Akibatnya, pemerintahannya banyak menimbulkan kritik, baik
dari dalam maupun dari luar negeri, akhirnya Daendels dipanggil
pulang ke Negeri Belanda.
Louis Napoleon kemudian mengangkat
Jansen sebagai gubernur jenderal yang baru menggantikan
Daendels. Jansen ternyata tidak mampu menahan serangan
Inggris sehingga menyerah di Tuntang. Ia pun
menandatangani penyerahan kekuasaan itu di daerah Tuntang Salatiga. Oleh
karena itu, perjanjian itu dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang (18 September
1811). Isi pokoknya ialah seluruh Pulau Jawa menjadi milik Inggris. Sejak saat
itu, Indonesia menjadi jajahan Inggris.
Isi
Perjanjian Tuntang atau Kapitulasi Tuntang terdiri atas:
- Seluruh
Pulau Jawa dan semua wilayah yang dikuasai Belanda harus diserahkan ke
pemerintahan Inggris.
- Semua
tentara Belanda menjadi tahanan perang Inggris.
- Orang
Belanda dapat dijadikan budak dalam pemerintahan Inggris.
- Hutang
Belanda tidak menjadi kewajiban Inggris.
- Bagi
pegawai sipil yang ingin bekerja, bisa bekerja pemerintahan Inggris
termasuk di dalamnya orang-orang Belanda.
- Pemerintah
Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta (India).
Baca juga : Penjajahan Inggris (Raffles) di Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar