PERBEDAAN DEMOKRASI LIBERAL DAN TERPIMPIN

Indonesia sebagai negara berkembang telah banyak  mengalami perubahan sistem pemerintahan dari zaman kemerdekaan sampai sekarang ini . Bahkan tidak jarang banyak terjadi perubahan drastis yang terjadi di berbagai sektor, terutama di bidang  demokrasi, politik dan ideologi.

Maka berikut ini  kita akan membahas tentang perbedaan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin dalam tulisan berikut ini.

Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal

Demokrasi terpimpin

 perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi yang panjang sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai pengakuan Kedaulatan tanggal 27 desember 1949, Negara Indonesia akhirnya mendapat pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan ditandatanganinya KMB pada tanggal 27 Desember 1949. Terbentuknya Indonesia sebagai negara serikat (RIS) akibat KMB di luar kehendak cita-cita perjuangan 17 Agustus 1945. Yang menjadi bagian Negara Indonesia Serikat diantaranya adalah: Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri beberapa negara bagian (negara konstituen), yaitu:

NO	Negara bagian	Ibu kota	Walinegara
1	Negara Repoeblik Indonesia (RI) Meliputi: 1. Atjeh 2. Sumatra Tengah 3. Djogdjakarta 4. Lampoeng 5. Tapanoeli	Yogyakarta	Assaat
2	Negara Indonesia Timur	Makassar	Tjokorda Gde Raka Soekawati
3	Negara Pasundan (termasuk Distrik Federal Jakarta)	Bandung	Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema
4	Negara Jawa Timur	Surabaya	R.T.P Achmad Kusumonegoro
5	Negara Madura	Pamekasan	R.A.A Tjakraningrat
6	Negara Sumatra Timur	Medan	Tengku Mansur
7	Negara Sumatra Selatan	Palembang	Abdul Malik

Di samping itu, ada juga wilayah yang berdiri sendiri (daerah otonom) dan tak tergabung dalam federasi, yaitu:

NO	Daerah Otonom	Ibu kota	Presiden
1	Daerah Jawa Tengah	Semarang	Dr. R.V Sudjito
2	Daerah Kalimantan Barat (Daerah Istimewa)	Pontianak	Sultan Hamid II
3	Daerah Dajak Besar	Banjarmasin	J. van Dyk
4	Daerah Banjar	Banjarmasin	Mohammad Hanafiah
5	Daerah Kalimantan Tenggara	Kotabaru
6	Daerah Kalimantan Timur (tidak temasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir)	Samarinda	A.P Sosronegoro
7	Daerah Bangka		Mohammad Jusuf Rasidi
8	Daerah Belitung		K.A Mohammad Jusuf
9	Daerah Riau

 Baca juga : Perang korea dan terbentuknya Korea Utara dan Korea Selatan

Umur Negara Serikat tidaklah lama lebih kurang 8,5 bulan, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia sudah menjadi negara kesatuan. Satu demi satu negara-negara bagian (negara boneka) buatan Belanda menggabungkan diri. Dimulai dari Negara Jawa-Timur kemudian diikuti oleh negara-negara bagaian lainnya. Sampai dengan tanggal 19 Mei 1950, masih terdapat dua negara bagian buatan Belanda yaitu Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur. Dalam rangka terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia , maka pada waktu itu  ditandatangani Piagam Persetujuan antara Pemerintahan RIS, Negara Sumatra Timur, dan NIT untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Berlakunya UUDS tahun 1950 yang menggantikan Konstitusi RIS tahun 1949 memberikan peluang untuk dilaksanakannya demokrasi liberal yang berpengaruh terhadap kondisi politik dan ekonomi Indonesia. Pergantian kabinet dalam waktu singkat akibat mosi tidak percaya adalah bukti labilnya kondisi politik di tanah air yang merupakan ciri-ciri ideologi demokrasi. Kepentingan setiap golongan sangat nampak sehingga perkembangan politik diwarnai dengan “Politik Dagang Sapi” ( koe handel politiek) atau tawar menawar kursi dalam kabinet.

Persaingan ideologi partai ikut menentukan kondisi politik pada saat itu, yaitu ideologi agama (Masyumi dan Nahdatul Ulama), ideologi nasionalis (Partai Nasional Indonesia) dan ideologi komunis (Partai Komunis Indonesia). Namun demikian secara umum semua kabinet menginginkan perbaikan di segala lini kehidupan, hal ini dapat dilihat dari program setiap kabinet yang pada umumnya mencantumkan:

• Perbaikan masalah keamanan dan ketentraman
• Penyempurnaan organisasi pemerintahan
• Penyempurnaan angkatan bersenjata
• Melaksanakan ekonomi nasional
• Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif
• Melaksanakan pemilu
• Pengembalian Irian Barat.

Kabinet yang dimaksudkan dan beberapa hal penting yang harus diketahui adalah:

1. Kabinet Natsir ( 7 September 1950-21 Maret 1951)

• Natsir dari Masyumi.
• Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 27 September 1950
• Pencabutan PP No.39 tahun 1950 mengenai pembekuan dan pembubaran Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara. Peristiwa ini yang menyebabkan mosi tidak percaya sehingga Kabinet Natsir runtuh.

2. Kabinet Soekiman (27 April 1951- 23 Februari 1952)

• Dikenal juga dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo. Soekiman wakil Masyumi dan Soewirjo wakil dari PNI.
• Terjadi PON (Pekan Nasional Indonesia II) di Jakarta yang berlangsung tanggal 21-28 Oktober 1951.
• Operasi Agustus, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 1951 terjadi penangkapan besar-besaran terhadap pimpinan PKI di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, dsb.
• MSA (Mutual Security Act (1951), merupakan persetujuan bantuan ekonomi, teknik dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan ini menyebabkan mosi tidak percaya, sehingga Kabinet Sukiman runtuh.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952- 3 Juni 1953)

• Wilopo adalah orang PNI.
• Terbentuknya UU Pemilu No.7 tahun 1953.
• NU ke luar dari Masyumi, akhir tahun 1952.
• Peristiwa 17 Oktober 1952, merupakan konflik antara militer dengan sipil, atau antara militer dengan militer.
• Peristiwa Tanjung Morawa (Sumatra Timur) tahun 1953, berkaitan dengan penggunaan tanah pemerintah oleh rakyat setempat yang menyebabkan bentrok sehingga memakan korban di pihak rakyat. Hal ini menyebabkan mosi tidak percaya sehingga Kabinet Wilopo runtuh.

4. Kabinet Ali I atau Kabinet Ali-Wongso (1 Agustus 1953- 24 Juli 1955)

• Ali Sastoamidjojo wakil PNI dan Wongsonegoro wakil PIR (Partai Indonesia Raya).
• Dilaksanakannya Konferensi Asia-Afrika (18-24 April 1955 di Bandung).
• Adanya Indonesianisasi terhadap perekonomian Indonesia dengan memberikan dorongan kepada para pengusaha pribumi. Namun demikian pada saat itu juga muncul istilah perusahan “Ali-Baba”. Sebutan “Ali” untuk orang Indonesia yang mewakili pengusaha-pengusaha orang Cina “Baba.”
• Masalah kewarganegaraan orang Cina, supaya memilih menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Cina.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-8 Maret 1956)

• Burhanuddin Harahap wakil dari Masyumi.
• Berhasil membuat kabinet koalisi antara Masumi, NU, dan PSI.
• Dilaksanakannya Pemilu I tahun 1955.
• Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada pemerintah karena DPR hasil pemilu sudah terbentuk. Jadi akhir kabinet ini bukan karena dimosi tidak percaya.

6. Kabinet Ali II atau Kabinet Ali-Roem-Idham (24 Maret 1956-14 Maret 1957)

• Kabinet koalisi yaitu Ali (PNI), Mohammad Roem (Masyumi) dan Idham Chalid (NU).
• Pembatalan terhadap perjanjian KMB tahun 1949.
• Pengunduran diri Moh. Hatta dari wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956.
• Munculnya Konsepsi Presiden tanggal 21 Februari tahun 1957, tentang pembentukan Kabinet Kaki Empat, di dalamnya terdapat PNI, Masyumi, NU dan PKI. Pada saat itu sudah terjadi penggantian dari Kabinet Demokrasi Parlementer ke Kabinet Demokrasi Terpimpin.

 Baca juga soal : 45 soal PG dan Essay Agama Islam (Aqidah) Part 1

Demokrasi Terpimpin

Sedangkan demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan demokrasi masa orde lama. Dimana pemimpin negaralah yang menjadi pusat dari pemilihan kebijakan dan keputusan yang akan berlaku dan menyangkut kepentingan negara. Adanya peningkatan dari otokrasi merupakan salah satu ciri-ciri dari demokrasi terpimpin kala itu. Otokkrasi ini sendiri adalah pemerintahan yang berupa kekuasaan politik yang di kendalikan oleh satu orang saja. Dimana peranan rakyat tidak bisa mengambil bagian dalam perjalanan dari sistem demokrasi terpimpin tersebut.

Sejarah dan latar belakang dari lahirnya sistem demokrasi terpimpin yang di perintah oleh presiden Soekarno adalah sebagai berikut :

• Banyaknya gerakan yang dipimpin oleh golongan maupun perorangan yang mengkehendaki pemisahan dari sebuah kesatuan atau gerakan separatis yang akan menyebabkan kegoncangan dan ketidak stabilan negara dan ini adalah latar dari tinjauan keamanan nasional.
• Adanya pergantian dari kabinet yang terjadi pada masa demokrasi liberal yang memicu ketidak stabilan program yang telah dirancang oleh sistem kabinet tidak mengalami keutuhan dari jalannya program tersebut. Sehingga pembangunan ekonomi kala itu mengalami penundaan.

Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang pertama kali dikenalkan oleh presiden kala itu yaitu Ir. Soekarno ketika berlangsungnya upacara untuk memperingati hari proklamasi pada tahun 1959. Dimana kala itu Ir. Soekarno memberikan dan membacakan sebuah pidato bersejarah yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang mana isi dari pidato tersebut adalah berupa tanggung jawab persiden terhadap di keluarkannya Dekrit presiden 5 Juli 1959 yang mengenalkan sistem dari demokrasi terpimpin berupa sebuah garis kebijakan.

Dimana Dewan Pertimbangan Agung atau DPA kala itu telah mengusulkan kepada pemerintah agar isi dari pidato presiden Ir. Soekarno tersebut dijadikan GBHN yang merupakan Garis Garis Besar Haluan Negara. Dimana Ir. Soekarno menerima dengan baik usulan dari DPA tersebut. Dimana DPA memberikan rumusan pidato presiden dengan judul Manipol. MPRS juga telah di bentuk atau Majelis Permusyawaratan Sementara pada tanggal 31 Desember 1959 yang terbentuk berdasarkan Penpres tahun 1959 nomor 2. Anggota naggota dari MPRS yang diangkat oleh Presiden memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

• Kembali untuk ikut setuju pada UUD 1945
• Menyatakan dan setia kepada sejarah perjuangan RI
• Setuju juga dengan Manifesto Politik di Indonesia

Keanggotaan MPR yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan juga ditambah dengan beberapa utusan dari wakil golongan dan wakil daerah yang di angkat berdasarkan UUD 1945. Dimana keanggotaan MPRS yang telah di cantumkan di Penpres 1959 nomor 2 yaitu terdiri dari 261 anggota dari DPR dan juga 94 anggota yang berupa utusan dari daerah dan juga terdapat 200 anggota dari wakil golongan karya. Dimana tugas utama dari MPRS adalah untuk menentukan dan menetapkan GBHN.

 Ciri-Ciri Masa Demokrasi Terpimpin

1. Pemerintah otoritarian, memuncaknya kekuasaan presiden atas negara.
2. Dukungan kuat dari unsur militer yang menjadi kekuatan politik baru
3. Dukungan kuat dari PKI sebagai pendukung setia presiden Soekarno
4. Lembaga legislatif lemah, dapat dibubarkan presiden (MPRS dan DPR-GR)
5. Peran partai politik terbatas, bahkan dapat dibubarkan presiden (Masyumi dan PSI)
6. Gerakan separatis yang masih berlangsung dari masa sebelumnya.
7. Politik luar negeri tetap bebas aktif dan cenderung memihak blok timur.
8. Politik Mercusuar banyak dilakukan di tengah krisis ekonomi yang terus memburuk.
9. Negara mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Perkembangan Politik Demokrasi Terpimpin

1. Pembebasan Irian Barat

Pembebasan Irian Barat menjadi program utama pemerintah Indonesia sejak diputuskan permasalahannya dalam Konferensi Meja Bundar Desember 1949. Program ini baru digenjot pelaksanaannya pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia mengusulkan pembahasan ini dalam Konferensi Perdana Menteri dan kemudian Sidang Dewan Keamanan PBB pada 1956 sampai dengan 1960 hingga Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya pada bulan Agustus. Amerika Serikat ditunjuk PBB untuk membantu menyelesaikan masalah Irian Barat, namun pada saat yang sama Indonesia mempersiapkan opsi militer. Jenderal Nasution mengamankan perjanjian senjata dengan Moskow, sementara Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora). Adapun isi Trikora adalah sebagai berikut.

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial.
2. Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Hal ini direspon Belanda dengan memperkuat perbatasan. Operasi Mandala dilakukan di bawah Pimpinan Mayjen Soeharto berhasil menguasai Terminabuan. Belanda mendapat tekanan dari AS untuk berunding, karena Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Uni Soviet. Konflik berkelanjutan akan membuat AS dan Uni Soviet terlibat dalam agresi di Pasifik Barat Daya. Belanda melunak, dan akhirnya menyepakati Perjanjian New York pada Agustus 1962. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan penyerahan Irian Barat dari PBB ke RI secara sementara pada 1 Mei 1963 Adapun isi dari Perjanjian New York adalah sebagai berikut.

2. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962.
3. Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yang dibentuk PBB.
4. Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia.
5. Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (pepera) Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia, pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB

 

2. Gerakan Non Blok

Politik Luar Negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas-aktif, sehingga dapat berhubungan dengan negara manapun yang berusaha mewujudkan perdamaian. Tidak terikat pada blok barat ataupun timur. Hal ini diterjemahkan dalam keikutsertaan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. Gerakan ini berupaya untuk membentuk kekuatan netral dan mencegah konflik berkelanjutan antara AS dan Soviet sebagai dua kutub politik dunia. Gerakan ini juga menangani konflik-konflik seperti India-RRC, India Pakistan, dan kemudian Indonesia-Malaysia. Dua kali Konferensi Tingkat Tinggi di Beograd dan Kairo berupaya untuk memberikan tekanan kepada PBB untuk menekan konflik antara AS-Soviet dan memperingatkan bahaya perang antara keduanya. Meski begitu, dengan semakin memanasnya konflik Irian Barat, Indonesia menempel blok timur karena bersedia membantu persenjataan untuk berperang. Indonesia bersama beberapa negara membidani lahirnya gerakan Non blok . Tokoh pencetus Gerakan Non Blok yaitu Jawaharlah Nehru ( PM India ), Soekarno( Presiden Indonesia), Yosep Bros Tito ( Presiden Yugoslavia), Kwame Nkrumah ( PM Ghana) dan Gamal Abdul Nasser ( Presiden Mesir )

3. Konfrontasi dengan Malaysia

Konfrontasi ini dimulai setelah Tengku Abdul Rachman mengumumkan pembentukan Federasi Malaya pada 27 Mei 1961, kebijakan ini didukung oleh Inggris dalam persiapannya. Kebijakan membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas yang dianggap mengganggu revolusi Indonesia dengan hadirnya pangkalan militer Inggris. Selain itu, Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonial Inggris. Indonesia, Filipina, dan Malaya melalui PBB melakukan peninjauan keinginan rakyat untuk bergabung dalam federasi. Namun federasi diproklamasikan sebelum peninjauan dilakukan oleh PBB. Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan wilayah-wilayah Federasi Malaya pada 21 September 1963. Konflik pecah di Kalimantan Utara, dan diskusinya berjalan alot sampai Mei 1964. Presiden kemudian Pada tanggal 3 Mei 1964 di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, mengumumkan perintah Dwi (Dua) Komando Rakyat (Dwikora) yang isinya:

1. Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk membebaskan diri dari NEKOLIM Malaysia.

Konflik ini mereda pada pertemuan di Tokyo pada 20 Juni 1964 untuk membuat Komisi Asia-Afrika dan menghentikan permusuhan terhadap Malaysia. Pada politik Konfrontasi dengan Malaysia ini gugur pahlawan Dwi Kora kita yaitu Sersan (KKO) Usman dan kopral (KKO) Harun yang dihukum mati di Singapura.

4. Keluar dari PBB

Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB pada 7 Januari 1965, disebabkan oleh diterimanya Malaysia sebagai anggota PBB bahkan dewan keamanan tidak tetap. Aksi ini sangat disayangkan karena Indonesia kehilangan forum yang besar untuk memperjuangkan penyelesaian konfliknya dengan Malaysia. Hal ini kemudian diganti dengan menginisiasi berdirinya New Emerging Forces (NEFO) sekaligus berlangsungnya Conference of New Emerging Forces (CONEFO) dan Games of Emerging Forces (GANEFO). Meski begitu program ini tidak berjalan efektif, karena PBB adalah forum yang sangat penting, dan kebijakan Indonesia yang memperbanyak lawan  sangatlah buruk. Hal ini berlawanan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia baru masuk kembali ke PBB pada masa Orde Baru tanggal 28 September 1966.

Perbedaan Umum Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Berikut merupakan perbedaan antara demokrasi terpimpin dengan demokrasi liberal yakni;
1. Demokrasi Terpimpin segala keputusan di dominasi oleh pemimpin Negara

2. Dalam Demokrasi Terpimpin ruang gerak partai politik sangat terbatas.

3. Demokrasi Terpimpin dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah, bila gagal dilakukan

    pengambilan keputusan oleh pemimpin negara

4. Demokrasi Terpimpin menggunakan paham sosialis 

Demokrasi Liberal :
1. Demokrasi Liberal keputusan di dominasi oleh individu atau perwakilan yang bersifat parlementer.
2. Demokrasi Liberal partai politik banyak berperan dalam pemerintahan.
3. Demokrasi Liberal pengambilan keputusan yakni dengan mengambil suara terbanyak
4. Demokrasi Liberal menggunakan paham liberalis.